Masyarakat Desa Bagan Melibur Datangi Kemenhut RI

Suasana pertemuan antara masyarakat Desa Bagan Melibur dengan pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Suasana pertemuan antara masyarakat Desa Bagan Melibur dengan pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Riauhijau, PEKANBARU – 7 orang perwakilan masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau menghadap Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jakarta pada hari Jumat 27 September 2014 lalu dengan berbekalkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dianggap rancu.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Pemkab Kepulauan Meranti diwakili oleh Sekda Drs. H. Iqaruddin, M.Si dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Ir. Mamun Murod, MM.MH. Sedangkan dari Kemenhut dihadiri oleh Direktur Jendral (Dirjen) Kehutanan Dr. Ir. Bambang Hendratono didampingi Direktur Hutan Tanaman Ir. Gatot.

Pertemuan yang berjalan baik ini membahas terkait SK Addendum IUPHHK-HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Nomor:180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang berkaitan dengan perubahan ke empat Keputusan Menteri Kehutanan atas pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT RAPP yang menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan (Menhut)  meminta kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk merevisi peta areal kerja (working area) IUPHHK-HTI PT RAPP yang berada di blok Pulau Padang dengan mengeluarkan Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau dan sebagian Desa Lukit serta areal yang tidak layak kelola. Namun pada prakteknya dilapangan hingga kini PT RAPP masih melakukan aktifitas pekerjaan di Desa Bagan Melibur.

Kepala Desa Bagan Melibur, Drs. Komari mengatakan bahwa masyarakat resah dengan adanya aktifitas perusahaan yang masuk di dalam wilayah administrasi Desa Bagan Melibur yang mengacu kepada Peta administrasi  desa tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis. Selain itu, ada persoalan tapal batas desa antara Bagan Melibur dengan Desa Lukit yang juga harus dicarikan solusinya.

“Kami minta kepada Kemenhut untuk menegaskan kembali atau merevisi bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari konsesi PT RAPP sebagaimana yang tercantum dalam SK.180/Menhut-II/2013 dimana wilayah Desa Bagan Melibur yang dikeluarkan tersebut harus mengacu sesuai dengan Peta Administrasi Desa Bagan Melibur yang diterbitkan oleh Bupati Bengkalis tahun 2006. Selain itu kami juga meminta Kemenhut untuk mendorong proses penyelesaian tapal batas Desa Bagan Melibur, serta mengajukan permohonan agar Kemenhut menberikan hak pengelolaan hutan berbasis masyarakat sesuai dengan skema yang ada di Kementerian. Ini bertujuan agar masyarakat memiliki hak dalam pemanfaatan hutan serta tetap menjaga kelestarian hutan tersebut,” jelas Komari, Jumat (27/09/2014).

Sedangkan Suparwan, salah seorang perwakilan masyarakat yang hadir, pada waktu bersamaan mengatakan bahwa konsesi perusahaan menimbulkan permasalahan tapal batas.

“Selama ini masyarakat Bagan Melibur dengan masyarakat Desa Lukit secara turun temurun hidup berdampingan dengan rukun, damai dan tidak pernah ada persoalan tentang tapal batas. Namun sekarang dengan adanya konsesi perusahaan masalah ini timbul. Dan sudah jelas ada pelanggaran tapal batas desa oleh kegiatan perusahaan di desa kami, yang memiliki peta sah dan diterbitkan oleh pemerintah kenapa RAPP masih melakukan kegiatan kerja di desa kami,” ujar Suparwan.

Menanggapi keluhan masyarakat ini Dirjen Kehutanan akan membuat rencana aksi dengan memanggil manajemen PT RAPP untuk menghimbau agar menghentikan sementara pekerjaan di areal yang berkonflik di Desa Bagan Melibur, mengevaluasi implementasi SK N0:180/Menhut-II/2013 yang dijalankan PT RAPP di Pulau Padang serta dalam waktu dekat Kemenhut akan turun langsung ke Desa Bagan Melibur untuk melihat langsung wilayah hutan yang diusulkan masyarakat.(dc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>