Seorang warga desa, Kasmini sedang memanen cabe di kebun kelompok (Photo Jois)

Ini Alasan Mengapa Kementerian Pertanahan & Agraria Penting Dibentuk

JAKARTA – Menguat pembentukan Kementerian Pertanahan dan Agraria. Jokowi juga mengisyaratkan hal itu.

Menurut mantan Mantan Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar & Tanah Kritis Badan Pertanahan Nasional RI, Bambang Sulistyo Widjanarko, ada beberapa hal mengapa kementerian tersebut sangat penting keberadaannya, simak saja:

Pertama, pemahaman salah kaprah oleh negara terhadap tanah. Sebagai negara bangsa, rakyatlah (baca WNI-red) pemilik tanah yang sebenarnya bukan negara. Konsepsi ini dianut oleh semua negara merdeka. Terkesan negara sedang menjalankan falsafah pemilik tanah (domein verklaring) selama ini. Padahal itu sih pemahaman Belanda terhadap negara-negara jajahannya.

Kedua, penyelenggaraan manajemen sumber daya agraria merupakan bagian dari manajemen pemerintahan. Sayang, terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat-daerah, atau bahkan sesama kementerian atau badan negara itu sendiri.

Jika dalam birokrasi tidak juga dibenahi dengan revolusi mental, kemampuan negara untuk mereduksi residu alami pembagian wewenang dan tanggung jawab pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah yang selalu menyisakan kekosongan , adanya tumpang tindih dan residu kenegatifan.

Ketiga, kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan sering dengan dalih investasi. Prinsip-prinsip-prinsip hukum adat (sengaja?) dilupakan. Padahal Indonesia adalah negara bangsa dibangun atas untaian suku bangsa dan adat istiadat yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dalam ikatan Bhineka Tunggal Ika. Selama ini berjalan bagaimana? Ngaco!

Keempat, ini masih dalam hal tumpang tindih kewenangan. Pengadaan tanah untuk pembangunan akan berjalan mudah atau tidak rumit sebagai mana yang berlangsung saat ini. Akibatnya, produksi pangan (beras) mengalami penurunan, wajar saja wong terjadi pengurangan lahan sawah besar-besaran akibat perubahan penggunaan tanah dari sawah menjadi non pertanian.

Lucunya, perubahan sawah menjadi non pertanian ini direstui oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Saat ini tidak ada yang mampu membendung pengurangan lahan sawah untuk non pertanian. Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah tidak berhasil melakukannya, apalagi BPN RI tidak punya wewenang mengkoordinasikan semua sektor yang menggunakan tanah.

Kelima, database bidang tanah dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) seluruh NKRI hingga saat ini belum terbangun sekalipun sudah diupayakan sejak tahun 1960.

Keenam, peta bidang tanah yang ada di BPN RI terbatas hanya yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar ada di pemerintahan desa dan kementerian yang menggunakan tanah. Yang sudah ada di BPN RI pemeliharaan datanya sebatas yang sudah terdaftar dan didaftar. Perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang berlangsung dimasyarakat yang tidak didaftar membuat data yang ada di BPN tidak mutakhir.

Ketujuh, pemutakhiran dengan sistem yang ada saat ini tidak efektif dan tidak efisien karena letak bidang tanah di desa, jauh dari pusat kota kabupaten, sementara petugas pencatatnya berada di kabupaten/kota. Jika tidak melibatkan pemerintah desa dalam membangun data P4T, pembangunan sistem informasi pertanahan nasional hanya merupakan monumen keproyekan belaka tanpa manfaat yang sepadan dengan biaya yang sudah dibelanjakan.

Jika tetap tidak dilakukan perubahan mendasar, maka pemborosan dan kenegatifan akibat data bidang tanah (P4T) yang tidak clean, clear dan fresh semakin akumulatif. Selanjutnya sistem pelayanan pertanahan online untuk memberikan kemudahan bagi rakyat kecil sekaligus membebaskan dari praktek KKN sulit untuk direalisasikan.

“Indonesia telah mengalami rapuhnya pembangunan hukum pertanahan, tumpulnya penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya agraria, minimnya bahkan nihilnya ketersediaan sarana dalam pembuatan garis kebijakan pertanahan dan sumber-sumber agraria berupa data spasial P4T yang clear, clean dan fresh untuk seluruh NKRI menuntut untuk dibentuknya Kementerian Pertanahan dan Agraria agar tidak muncul lagi akumulasi kenegatifan residu pembangunan manajemen sumber daya agraria bagi bangsa dan negara karena telah dianulir secara sistematis oleh Kementerian Pertanahan dan Agraria,” terangnya.

Lanjutnya, setelah terbentuk Kementerian Pertanahan dan Agraria, lalu jangan pernah lupa dan dilupakan partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat yang dicerdaskan akan mempermudah implementasi setiap kebijakan pemerintah dan operasional manajemen pertanahan dan sumber daya agraria yang ditetapkan merupakan upaya untuk menghemat pengeluaran penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Sumber: Suaraagraria.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>