Kondisi hutan alam yang luluh lantak

PT RAPP Kembali Merangsek Hutan Alam di Wilayah Desa Bagan Melibur

Kondisi hutan alam yang luluh lantak

Kondisi hutan alam yang luluh lantak

Riauhijau, PULAU PADANG – PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) kembali beroperasi di wilayah Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Pulau Padang, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak perusahaan untuk tidak melakukan operasional di dalam wilayah Desa Bagan Melibur selama proses penyelesaian konflik dan adanya titik temu yang disepakati.

Masyarakat Desa Bagan Melibur berkumpul di Kantor Kepala Desa Bagan Melibur Pulau Padang Kecamatan Merbau Pukul 06.00 WIB dan sepakat untuk bersama-sama pergi ke hutan yang juga merupakan batas antara Desa Bagan Melibur dengan Desa Lukit. Hal ini dilakukan masyarakat oleh karena lebih kurang dua minggu ini PT RAPP (Riau Andalan Pulp & Paper) kembali beroperasi di dalam wilayah Desa Bagan Melibur.

Tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur, Sumarjan mengatakan Desa Bagan Melibur telah dikeluarkan dari areal konsesi PT RAPP.

“Kondisi di lapangan ada 8 unit alat berat yang sedang melakukan pekerjaan berupa penebangan, land clearing dan juga mengangkut kayu-kayu yang sudah lama ditebang, sedangkan bila merujuk pada SK Mentri Kehutanan No.180/Menhut-II/2013 bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal konsesi PT RAPP, atas dasar itulah masyarakat menolak PT RAPP bekerja di Desa Bagan Melibur,” ungkap Sumarjan, Minggu (14/09/2014).

Sementara itu, di saat yang bersamaan, Kordinator Wilayah (Korwil) Kepulauan Meranti Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Syahrudin  menjelaskan bahwa bila hutan yang ada habis maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu sebagai bahan baku kebutuhan membuat rumah dan hasil hutan lainnya yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Selama ini masyarakat memiliki pola dan kearifan lokal dalam mengelola hutan sehingga hutan tidak menjadi gundul dan rusak. Hal ini terbukti bertahun-tahun sehingga hutan masih terjaga dengan baik secara turun temurun.

“Masyarakat tidak menginginkan hutan alam yang ada di desa mereka dijadikan areal konsesi RAPP, bukan karena mereka menginginkan agar lahan tersebut bisa mereka kuasai dan dihabisi hutannya, mereka sadar bahwa apabila hutan alam habis maka akan berdampak terhadap kehidupan mereka seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran serta hewan liar maupun hama akan menyerang ke kebun-kebun dan perkampungan”, papar Syahrudin.

“Dengan kembalinya perusahaan beroperasi di wilayah Desa bagan melibur, hal ini seakan-akan mengangkangi Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, karena persoalan tapal batas desa dan konflik masyarakat dengan PT RAPP ini sedang dicarikan solusinya, bahkan sudah ada kesediaan dari Bupati untuk memfasilitasi masyarakat untuk menyelesiakan persoalan ini, dimana dalam waktu dekat ini sudah direncanakan perwakilan masyarakat Desa Bagan Melibur bersama Pemda Kepulauan Meranti untuk ke Jakarta menemui pihak Kementerian Kehutanan” Tambah Syahrudin.(dd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>