Kondisi hutan gambut Pulau Padang yang luluh lantak (Photo JMGR)

PT RAPP Melanggar Komitmen SMFP di Pulau Padang

Kondisi hutan gambut Pulau Padang yang luluh lantak (Photo JMGR)

Kondisi hutan gambut Pulau Padang yang luluh lantak (Photo JMGR)

Riauhijau, PEKANBARU – Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) telah melanggar komitmen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari atau Sustainable Forest Manajement Policy (SFMP) yang mereka luncurkan pada 28 Januari 2014 lalu.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang termasuk dalam grup APRIL telah menebang hutan alam, menggali gambut untuk kanal dan beroperasi di dalam wilayah Desa Bagan Melibur yang jadi tempat pemukiman dan bertani masyarakat Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka.

Masyarakat Desa Bagan Melibur menemukan PT RAPP merusak gambut dengan cara membuat kanal dan menebang hutan alam menggunakan alat berat di batas Desa Bagan Melibur bagian selatan dan Desa Lukit. Kedua desa ini masuk dalam Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Awalnya warga menemukan aktifitas PT RAPP yang menggali gambut untuk kanal dan land clearing hutan alam pada 26 Maret 2014, hal ini menyebabkan ratusan masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau turun ke Batas Desa yang berbatasan dengan areal konsesi PT RAPP yang beroperasi di Pulau Padang untuk menghentikan dua alat berat yang sedang bekerja. Masyarakat Desa Bagan Melibur pun bermalam di hutan demi untuk memastikan alat berat PT RAPP tidak melanjutkan pengerjaan membuat kanal di hutan gambut Desa Bagan Melibur.

Sebenarnya masyarakat meminta agar kanal yang sudah digali tersebut untuk ditimbun kembali, jika itu dilakukan oleh PT RAPP, masyarakat akan pulang ke rumah masing-masing, namun PT RAPP bersikukuh menolak, bahkan masyarakat sudah berkomunikasi langsung dengan manajemen PT RAPP yang di pusat, namun tetap saja mereka menolak untuk menimbun kembali.

Alat berat PT RAPP yang operasionalnya di Pulau Padang  dihentikan masyarakat pada 26 Maret 2014 (Photo JMGR)

Alat berat PT RAPP yang operasionalnya di Pulau Padang dihentikan masyarakat pada 26 Maret 2014 (Photo JMGR)

Setelah dua hari tuntutan masyarakat untuk penghentian operasional PT RAPP di Desa Bagan Melibur hingga belum ada titik penyelesaian yg jelas, akhirnya perwakilan masyarakat dan Humas Perusahaan, Marhadi, melakukan peninjauan bersama kanal-kanal yang diprediksi masuk ke Wilayah Bagan Melibur pada siang harinya. Lokasi kanal ada 5 Titik yang sudah masuk wilayah Desa Bagan Melibur yaitu AC3 dua titik, BG, Tikungan manis, dan BP. Istilah lokasi ini menyesuaikan kebiasaan setempat yang menyebutkan nama-nama lokasi tersebut.

Sore harinya, hadir Kabag OPS Polres Kepulauan Meranti yang meminta agar Masyarakat dan PT RAPP membuat berita acara kesepakatan sesuai dengan himbauan Kapolres Kepulauan Meranti. Dari pertemuan ini didapatlah kesepakatan yaitu 1) Hentikan seluruh operasional, 2) Tarik mundur seluruh alat berat, 3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian konflik hingga tuntas, 4) Selama proses penghentian masing-masing pihak menahan diri dan tidak berbuat anarkis, 5) Pihak yang mengingkari akan ditindak secara hukum. Masyarakat setuju namun PT RAPP menolak. Negosiasipun berlangsung hingga pukul 2 dini hari namun pertemuan belum selesai, pihak PT RAPP meninggalkan tempat, namun masyarakat tetap bertahan di lokasi. Dengan kejadian ini maka jelas terlihat bahwa PT RAPP tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah, dimana masyarakat sudah proaktif dan terbuka untuk negosiasi.

Sehubungan dengan penahanan dua unit Escavator PT RAPP yang sedang menggali kanal oleh masyarakat Desa Bagan Melibur dan Mayang Sari, Pulau Padang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pihak PT RAPP Jumat 28 Maret 2014 di Ruangan Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Assisten III Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Nuriman,MM, dihadiri juga oleh Kadishutbun, BLH, Tapem, Kesbangpol, Camat Merbau, PT RAPP, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, serta Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR).

Pada pertemuan tersebut didapatlah beberapa kesepakatan yaitu 1) Pemerintah kabupaten akan menurunkan tim untuk meninjau lapangan untuk verifikasi dan klarifikasi Peta SK.180/Menhut-II/2013 dengan peta yang dikeluarkan Bupati Bengkalis tahun 2006, 2) PT RAPP diharapkan menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lahan yang disengketakan dan menarik semua alat berat yang ada di lokasi pengerjaan ke camp PT RAPP, 3) Masyarakat diharapkan segera juga meninggalkan lokasi yang disengketakan, 4) Hari Rabu, tanggal 3 April 2014 akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas langkah tindak lanjut Tim melakukan peninjauan lapangan.

Meski Tim Terpadu telah dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, PT RAPP tetap melanjutkan menebang hutan alam dan menggali gambut untuk kanal dengan pengawalan Brimob yang berujung dipukulnya seorang warga yang melakukan unjuk rasa karena meminta PT RAPP menghentikan operasionalnya pada Sabtu 17 Mei 2014. Seorang warga bernama Aris Fadila, 45 tahun, yang ikut berunjuk rasa tersebut dipukul di bagian telinga kanannya oleh Brimob.

Komitmen SFMP APRIL

Komitmen SFMP APRIL

Komitmen SFMP APRIL

Sekjen JMGR, Isnadi Esman, mengatakan bahwa atas aksi yang dilakukan masyarakat pada 17 Mei 2014 tersebut, Tim terpadu turun ke lapangan bersama Pemkab Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Dinas Kehutanan, tata pemerintahan, BPN Kepulauan Meranti, perwakilan Camat Merbau, perwakilan Desa Bagan Melibur, perwakilan Desa Mayang Sari, perwakilan Desa Lukit, dan Pihak PT RAPP pada 22 Mei 2014. Tim menemukan, land clearing hutan alam di perbatasan antara Desa Bagan Melibur dan Lukit di sisi barat.

“Adanya kanal yang sudah digali di wilayah Desa Bagan Melibur dari sisi barat menuju sisi timur dan aktifitas land clearing dan penggalian kanal dari sisi barat ke timur sudah dihentikan oleh PT RAPP,” kata Isnadi, yang ikut langsung ke lapangan dalam tim terpadu tersebut.

Namun, kata Isnadi, PT RAPP keberatan ikut ke bagian selatan Desa Bagan Melibur, karena menganggap sisi selatan bukan wilayah desa Bagan Melibur. Di sisi ini, PT RAPP masih menebang hutan alam dan membuka gambut untuk kanal. Masyarakat berpedoman pada peta Desa Bagan Melibur tahun 2006 bahwa sisi selatan merupakan bagian dari wilayah Bagan Melibur karena tertuang dalam peta administrasi desa tahun 2006.

“Harusnya PT RAPP tidak melakukan operasional apapun di dalam areal desa Bagan Melibur,” kata Isnadi, yang juga lahir di Desa Bagan Melibur.

Hal itu juga sesuai dengan komitmen APRIL dalam SMFP yaitu APRIL berkomitmen untuk menyelesaikan konflik sosial yang belum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan input dan masukan dari berbagai pihak.

“Fakta menunjukkan, APRIL tidak adil dan transparan dalam menyelesaikan persoalan di Pulau Padang. Kesepakatan tim yang dibentuk Pemkab saja dilanggar oleh PT RAPP,” kata Isnadi.

Pelanggaran lainnya, menurut Isnadi. PT RAPP telah menebang hutan alam dan merusak gambut dengan cara menggali untuk membuat kanal.

“SMFP intinya untuk tidak menebang hutan alam tersisa dan merusak gambut di areal APRIL, karena perusakan hutan dan gambut berkontribusi besar terhadap perubahan iklim di dunia,” tegas Isnadi.

Isnadi menuntut pada APRIL untuk segera mengeluarkan seluruh gambut dalam konsesi mereka, berhenti menebang hutan alam dan mengembalikan lahan-lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi perusahaan-perusahaan milik APRIL sebelum dan sesudah Sustainable Forest Manajement Policy. (dd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>