Penghancuran hutan gambut Pulau Padang yang dilakukan oleh PT RAPP (Photo JMGR)

DKN Surati Pemkab Kepulauan Meranti Terkait Konflik Pulau Padang

Penghancuran hutan gambut Pulau Padang yang dilakukan oleh PT RAPP (Photo JMGR)

Penghancuran hutan gambut Pulau Padang yang dilakukan oleh PT RAPP (Photo JMGR)

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyurati Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kapolres Kepulauan Meranti, PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Kepala Desa serta Tokoh Desa Bagan Melibur setelah menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat Desa Bagan Melibur tertanggal 21 April kemarin.

Hal ini dilakukan DKN sehubungan dengan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Bagan Melibur dan PT. RAPP tekait dengan tata batas konsesi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/MENHUT-ll/2O13 dan tata batas desa menurut peta yang dikeluarkan Bupati Bengkalis tahun 2006.

DKN berpendapat dan menghimbau Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat membantu merealisasikan kesepakatan hasil fasilitasi yang dipimpin oleh Asisten III Pemkab Meranti pada tanggal 28 Maret 2014 lalu, dan menfasilitasi terbentuknya tim bersama yang beranggotakan Perwakilan PT. RAPP dan perwakilan Masyarakat Bagan Melibur serta para pihak terkait lain untuk melakukan peninjauan lapangan guna mengidentifikasi areal atau tata batas yang menjadi objek konflik antara para pihak.

Dalam surat himbauan tersebut DKN juga mengharapkan agar sekiranya dalam proses penyelesaian konflik ini para pihak menahan diri untuk tidak melakukan aktifitas-aktifitas di lapangan yang dapat memicu eskalasi konflik meningkat dan menghindari terjadinya kekerasan dalam penyelesaian konflik ini.

Selain itu, DKN juga berpendapat dan menghimbau agar Pihak Kepolisian Resot (Polres) Kepulauan Meranti sedini mungkin mencegah terjadinya tindak kekerasan dan menjalankan tugas secara profesional serta membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.

PT RAPP juga telah menghancurkan hutan gambut Pulau Padang dengan membuat kanal-kanal. (Photo JMGR)

PT RAPP juga telah menghancurkan hutan gambut Pulau Padang dengan membuat kanal-kanal. (Photo JMGR)

Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Isnadi Esman, S.Pd, mengatakan bahwa surat tersebut di tanda tangani secara langsung oleh Ketua Presidium DKN Pusat, Ir. Endro Siswoko, MM yang ditembuskan kepada Menteri Kehutanan cq Direktorak Jendral Bina usaha Kehutanan Kementeian Kehutanan, Asisten III Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Kehutanan Kepulauan Meranti, Kepala Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit serta JMGR.

Isnadi juga mengharapkan agar tim bersama bisa bersama-sama menjalankan aktivitas dengan baik sesuai hasil kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak melanggar kesepatan.

“Hal ini tentunya sangat serius bagi kita guna mencapai masyarakat yang damai sehingga masyarakat bisa menjalankan kembali akvitas tanpa gangguan dan konflik seperti ini lagi,” ungkap Isnadi dalam rilisnya, Minggu (4/05/2014).

“Dengan adanya surat himbauan dari DKN ini, saya harap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bertindak secepat mungkin untuk menyelesaikan konflik ini. Kita tidak ingin lagi terjadi konflik antara masyarakat dan pihak investor,” tegas Isnadi. (dd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>